pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi;. pedoman pengelolaan keuangan daerah

Tidak Berlaku. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Ditetapkan Tanggal: 30 Desember 2020: Diundangkan Tanggal: 30 Desember 2020: Berlaku Tanggal: 30 Desember 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai pedoman Teknis Tata Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat. Menimbang : a. Tempat Penetapan. Beranda. 327 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. BLOGSPOT. Beranda. Download. Bimtek Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 yang baru-baru ini di keluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. • Permendagri No. 4. E. ABSTRAK: a. 050/200/II/BANGDA/2008 tentang. 981/4092/KEUDA tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD; 2 Jadwal Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD; 3 Info Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD : 4 Pendaftaran Bimtek; 5 HP/WA : 6 Formulir. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah, sesuai format Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai be rikut:. 2. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 2 ) PERATURAN. , & nadirsyah, d. Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tanggal. 79 Tahun 2018. Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 1 Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Berdasarkan Permendagri No. Awal Bulan Agustus. 6. 77 Tahun 2020 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. PERMASALAHAN Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD, dengan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pejabat yang Menetapkan. pdf ] (899). Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 40. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Tahun. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan. Tahun. BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BRT Bus Rapid Transit BUMD Badan Usaha Milik Daerah CA Creditworthiness Academy CIP Capital Investment PlanningSISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENBOJONEGORO. Pedoman Reviu LHA Audit Barang dan Jasa Daerah APIP. 28. Pengguna pedoman pengelolaan proyek adalah. 79 Tahun 2018 Pasal 96 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahRISIKO KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam,. Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. ABSTRAK: bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, dipandang perlu menata kembali pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah Beranda. Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka tahapan yang21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, “belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 77 Th. Penyampaian. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. 2010 ttg Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri 54/2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. 465, kemendagri. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Perdep PPKD No 04 2019 Ttg Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah (060520) (1) - Free ebook download as PDF File (. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 pada Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. Tematik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan. Berlaku. 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat di jadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781 Akses Premium Bebas Iklan. berdasarkan SE Dirjen tersebut merupakan hal baru bagi BLUD, sehingga dalam penerapannya agar dapat lebih tertib, efektif dan efisien serta akuntabel perlu dibantu oleh sistem aplikasi yang. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan SE Dirjen Bina Keuangan Daerah No. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,sebagai pedoman pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 34 dan angka 35 disisipkanSiklus Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 77/2020. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah. Subjek. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA – SKPD oleh Kepala Daerah. 202/PMK. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (plus Lampiran) Admin Klinik Akuntansi Februari 05, 2021. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang Mengingat : :. 30 Desember 2020. 17. 2005 / PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Subjek. PERMENDAGRI No. Berdasarkan wewenang Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan menugaskan Pejabat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagimana. Buku Panduan Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta, Beritasatu. Komedi, M. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310); 19. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 129 tahun 2019 tentang alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten selatan, kabupaten tanggamus, kabupaten pesawaran tahun anggaran 2019 dowmload; peraturan daerah no. -3- 12. Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Download. Belum Tersedia. E. INTEGRITAS – INOVASI – INDEPENDENMulyana Saturday, May 07, 2022 Juknis , pedoman. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. Lampiran 1. Indonesia, Kabupaten Kendal. MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Sedangkan Pengguna Anggaran. com, Jakarta - Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri () melakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk sistem aplikasi e-BLUD (eletronik Badan Layanan Umum Daerah) kepada pemerintah daerah di Jakarta, Kamis. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Tipe Dokumen. Indonesia, Pemerintah Pusat. PMK nomor 129/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. 7, Jakarta Pusat +62 21 3501161. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Penyusunan Pedoman Audit Kinerja Pemda. Glosarium. bahwa berdasarkan. Skip to content (0658) 21275 Senin- Jumat 08:00 - 16:30 Home; Profil . 13 thn 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah. 12, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 12 SeriG. UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 13. Mengingat : 1. Pedoman Audit Dana Dekonsentrasi. tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 20. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah. 2. bahwa daerah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Judul. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah. Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang. 2. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan agar reformasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah senantiasa dapat diharapkan untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Download Free PDF View PDF. pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum. May 2, 2022 Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku: a) Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur. meningkatkan keamanan dan pengendalian uang Daerah; b. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Permendagri no. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor. 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. HAMKA Pasal 1 PP 58/2005 f 2 KEUANGAN DAERAH adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. c. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap IIABSTRAK: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1). Moch. Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini terdiri atas: Pengelola keuangan daerah. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. DASAR HUKUM Penyusunan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan mengacu kepada : 1. Selain tugas tersebut, PPKD mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan. Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah; 13. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Menteri. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI RAJA AMPAT, Menimbang : a. Penerbit. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Glosarium. Tahun. adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Jl. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan menghasilkan output. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21; 19. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PERBUP No. 3. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam. Perwakilan. Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH”. 1 08 xx 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman. Dalam hal ini. 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr Mochamad. WhatsApp. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 000. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan.